Gapasdap Mengamati Tingginya Kepadatan Lalu Lintas Di Pelabuhan BBJ, Namun Justru Terlihat Sepi Di Merak

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan perhatian terhadap kepadatan dan antrian kendaraan barang di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), di mana antrean kendaraan bahkan meluas hingga keluar dari pelabuhan.

Sebaliknya, situasi di Pelabuhan Merak menunjukkan kondisi yang sangat sepi. Hingga tanggal 21 Desember 2024, Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni terlihat hampir kosong, meskipun sebelumnya diperkirakan akan mengalami lonjakan arus penumpang selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menjelaskan bahwa situasi ini merupakan akibat dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga.

Menurut SKB tersebut, mulai tanggal 20 Desember 2024, semua kendaraan barang golongan VII ke atas dialihkan ke Pelabuhan BBJ, sedangkan kendaraan lainnya diarahkan ke Pelabuhan Merak.

"Keputusan ini mengakibatkan kemacetan di Pelabuhan BBJ, mengingat jumlah kapal yang tersedia untuk rute tersebut terbatas. Di sisi lain, Pelabuhan Merak yang memiliki kapasitas lebih besar justru tidak dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Ia menekankan bahwa antrean kendaraan di BBJ seharusnya tidak terjadi jika pengaturan pembatasan kendaraan selama angkutan Nataru 2025 dilakukan dengan cara yang lebih baik, sehingga Pelabuhan Merak-Bakauheni dapat dioptimalkan untuk melayani kendaraan angkutan barang.

Khoiri menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan angkutan Nataru dimulai, Gapasdap telah memberikan sejumlah masukan dalam rapat koordinasi mengenai rencana operasi pelabuhan Merak-Bakauheni.

Pertama, berdasarkan data operasional, pelabuhan Merak-Bakauheni memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung seluruh kendaraan selama arus Nataru dengan pola operasi yang padat. Apabila diterapkan pola operasi yang sangat padat, kapasitas yang tersedia bahkan dapat meningkat secara signifikan.

Kedua, SKB diharapkan dapat diterapkan dengan fleksibilitas, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi permintaan di lapangan.

Ketiga, pentingnya koordinasi antara semua pihak terkait, di mana KSOP berperan sebagai pengendali utama di pelabuhan, sementara kepolisian bertugas mengatur lalu lintas di luar pelabuhan untuk mencegah antrean yang panjang.

"Sayangnya, masukan tersebut sering kali diabaikan dan tidak diimplementasikan, sehingga situasi yang terjadi saat ini mengulangi peristiwa serupa pada angkutan Lebaran tahun lalu," ungkapnya.

Gapasdap menegaskan bahwa masukan yang diberikan bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga demi kelancaran transportasi penyeberangan di Merak-Bakauheni.

Ketika terjadi kemacetan, pengusaha kapal sering kali menjadi sasaran tuduhan terkait armada yang dianggap kurang cepat atau tidak memadai. Padahal, dalam kondisi normal, tingkat keterisian (load factor) rata-rata hanya mencapai 31%. Dengan penerapan pola operasi yang sangat padat, Gapasdap yakin bahwa kebutuhan transportasi dapat terpenuhi tanpa kendala yang berarti.

Khoiri menambahkan bahwa akibat kondisi saat ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik harus menghadapi berbagai kesulitan akibat antrean yang panjang dan keterlambatan. Oleh karena itu, Gapasdap kembali mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi terbaik demi kelancaran transportasi di masa mendatang.

Tag: Gapasdap Nataru Perayaan Natal Dan Tahun Baru 2025